Sunardi : Terkesan ada yang diistimewakan
JEMBER, Pelitaonline.co – Kabar, pembagian anggaran Pokok -pokok Pikiran (Pokir) senilai Rp100 Miliyar tahun 2022 yang tidak merata terhadap 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, hingga kini belum terpecahkan misterinya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember Hadi Mulyono di konfirmasi media ini, memberikan penjelasan yang terkesan muter-muter. Bahkan Dia balik bertanya sumber data mendapatkan darimana anggaran Pokir untuk anggota DPRD tersebut.
“Data darimana? Akun SIPD untuk Pokir hanya diketahui Bappeda, BPKAD, dan anggota Dewan. Anggota Dewan pun hanya untuk dirinya,” kata dia, Selasa (19/4/2022).
Namun setelah dijelaskan, perolehan data tersebut, sudah terverifikasi secara memadai serta sudah di konfirmasi ke DPRD. Pihaknya berdalih, akan mengecek ke bawahannya.”Saya masih minta cek ke anak-anak (bawahannya di Bappeda) untuk dilihat,” dalihnya.
Hadi menjelaskan mekanisme usulan proyek Pokir anggota Dewan bahwa pengajuan diterima Bappeda, kemudian dimasukkan ke RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), untuk dijadikan gambaran utuh program bersama rencana kerja eksekutif.
Kemudian, Pokir yang disetujui akan masuk kedalam KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) saat Bupati Jember hendak mengajukan pembahasan Rancangan APBD.
“Jadi yang RKPD, itu memang masih utuh semua, kalau yang KUA-PPAS itu bisa di konfirmasi, ke BPKAD. Sebab yang menyusun KUA-PPAS adalah BPKAD, kalau yang RKPD bisa langsung ke saya,” katanya
Memang, lanjut Hadi, Prosedur pengusulan Pokir di diajukan kepada Bappeda, setelahnya divalidasi oleh Organisiasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk memverifikasi persyaratan administrasi.
“Kalau Proposal nya lengkap, disetujui, kalau tidak lengkap, ya dikembalikan lagi, gitu. Di SIPD kan lengkap, ada Proposal ada RAB yang di Validasi oleh OPD berdasarkan usulannya,” tukas Hadi.
Hadi mengakui bahwa sebagian besar usulan Pokir tertuju untuk proyek fisik atau kontruksi, yang nantinya akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga serta Dinas Cipta Karya.
.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jember Sunardi mengakui kecewa, sebab usulan pokirnya nihil. Sementara beberapa legislator lain justru mendulang dana Pokir bernilai miliaran rupiah, terkesan ada yang diistimewakan.
“Saya dirugikan, karena ada pihak-pihak lain yang di istimewakan,” keluh legislator Partai Gerindra itu.
Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi B Afian Andri Wijaya yang hanya diberi (menerima) senilai Rp400 juta. Padahal Pokir ini juga tuntutan masyarakat. Sehingga insiden tersebut patut dicurigai.
“Wajar jika dikatakan tidak adil, karena patut diduga ada perlakuan istimewa dari Pemkab Jember kepada sebagian kecil anggota Dewan,” ujar politisi Gerindra ini.
Sedangkan, anggota Komisi C Hadi Supaat merasa dilematis terkait jatah anggaran Pokir yang tidak sama ini. Padahal hal tersebut juga untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, berdasarkan masukan konstit
