JEMBER, Pelitaonline.co – Hasil Rapat Dengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkait tahapan revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW telah menuai kesepakatan, Senin (1/8/2022).
Kesepakatan tersebut yakni, Peraturan Bupati (Perbub) Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) dipending, sebelum Perda RTRW disahkan. Alasanya, karena telah menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021.
Kemudian, areal pertambangan ini harus dikawal agar tidak keluar dari Perda Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2015, cukup sebagai ekplorasi, bukan untuk eksploitasi serta menggelar uji publik kembali.
Selanjutnya, dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), supaya melibatkan warga yang berada di kawasan pertambangan sesuai dengan Pemendagri Nomor 9 tahun 2019, tentang peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW dan DPRD melakukan pengawasan, baik anggaran, penyusunan Perda RTRW dan RDTR.
