JEMBER, Pelitaonline.ID – Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing tidak dapat dilakukan oleh satu institusi semata. Dibutuhkan sinergi yang kuat antarinstansi agar potensi pelanggaran dapat dideteksi sejak dini sekaligus menjaga stabilitas keamanan di daerah.
Pesan itu mengemuka dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) kantor Imigrasi kelas 1 Kabupaten Jember. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Suyitno, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan rapat tersebut.
“Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami dapat bersilaturahmi dengan para peserta dari berbagai instansi terkait. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak sehingga Rapat Timpora Kabupaten Jember dapat terselenggara dengan baik,” ujar Suyitno.
Menurut dia, forum Timpora merupakan ruang strategis untuk memperkuat koordinasi antar anggota tim dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kabupaten Jember. Melalui pertemuan tersebut, setiap instansi dapat saling bertukar informasi, memperbarui data, serta mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Suyitno menjelaskan, isu keberadaan orang asing memiliki dimensi yang luas karena berkaitan dengan aspek ekonomi, ketenagakerjaan, sosial budaya, pertahanan, keamanan, hingga keimigrasian. Karena itu, pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang berkesinambungan antara Imigrasi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait.
“Kami siap terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum serta instansi terkait demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan terjaganya kedaulatan negara, khususnya di wilayah Kabupaten Jember,” katanya.
Ia menambahkan, meningkatnya mobilitas warga negara asing yang masuk dan menetap di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi fungsi keimigrasian. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan, Imigrasi juga mengemban fungsi penegakan hukum untuk menjaga keamanan negara.
Dalam konteks tersebut, kemampuan melakukan deteksi dini dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian maupun potensi gangguan keamanan.
“Kebersamaan, koordinasi, dan kemampuan melakukan deteksi dini menjadi kunci utama dalam mencegah berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing,” tutur Suyitno.
Ia berharap Rapat Timpora tidak berhenti sebagai agenda rutin tahunan yang bersifat administratif. Sebaliknya, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kapasitas pengawasan, meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan keberadaan orang asing di Kabupaten Jember.
Menurut Suyitno, pengawasan yang berjalan efektif tidak hanya berdampak pada terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (Yud)
