Jember, Pelitaonline.co-Menjelang akhir tahun 2020, semua pejabat Kabupaten Jember ragu untuk mengajukan pencairan anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember pada pihak ketiga. Untuk itu Bupati Jember, dr. Faida, MMR berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Jember agar bisa melakukan diskresi pimpinan. Hal ini dijelaskannya kepada Pers di Jember, Senin (21/12).
“Pejabat tidak ada yang berani mencairkan anggaran. Saya butuh konsulastasi dengan penegak hukum untuk memastikan agar ada jalan keluar yang tetap pada tata kelola pemerintah berjalan sesuai aturan-aturan hukum,” ujar Faida menjelaskan latar belakang diri mendatangi Kejaksaan negeri Jember beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan pentingnya konsultasi itu untuk mendapatkan masukan dari penegak hukum agar pemerintah daerah bisa menentukan dan mengambil keputusan dalam pencairan anggaran daerah.
“Kita itu konsultasi ke kejaksaan fokus masalah pencairan keuangan. Karena di sana ada haknya banyak pihak. Termasuk honor, gaji PNS dan tanggungan kepada pihak ketiga, kepada para penyedia yang jumlahnya tidak sedikit. Karena ini mau tutup tahun, tutup buku jadi saya aktif konsultasi ke kejaksaan,” jelasnya.
