Kabarnya terang Muqit, akibat mutasi pejabat tersebut Bupati Faida kini panggil oleh pemerintah Provensi (Pemprov) Jawa Timur dan Pusat, bukan hanya Bupati yang di panggil dan dilakukan pemeriksaan, beberapa pejabat yang dianggap terlibat pun di panggil.
” Mereka diperiksa tim gabungan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ada di Jakarta Pusat. Tim gabungan yakni terdiri dari Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta Pemprov Jawa Timur.” Terangnya
Oleh karena itu, Muqit berharap ada langkah tegas dan cepat dari Pemprov dan Pemerintah Pusat, sehingga krisis birokrasi di Jember bisa berakhir.
“Kita menunggu arahan dari Pemprov dan pemerintah pusat, tidak ada yang bisa mengakhiri krisis ini kecuali pusat dan pemprov,” harap pengasuh pondok Pesantren (Ponpes) al – falah di Silo ini.
