JEMBER, Pelitaonline.co – Bupati Jember Hendy Siswanto mengeluhkan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI yang digelar pekan lalu.
Karena regulasi tersebut, menurut Bupati Jember terdapat salah satu item nya yang menyulitkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yakni adanya perintah pengalokasian anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Bupati Jember Hendy Siswanto, mengatakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja Pegawai agar tidak di batasi, sehingga Pemerintah kabupaten (Pemkab) Jember lebih leluasa.
Menanggapi hal itu, Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Alfian Andri Wijaya tidak sepakat dengan pernyataan Bupati Hendy Siswanto. Sebab regulasi di Undang-Undang (UU) tersebut sudah tepat.








