Bupati menjelaskan bahwa hal yang dilakukannya sebagai niat baik untuk mencegah hal -hal yang tidak diinginkan di desa Kotakan. Artinya, sebagai orang tua dari para ASN pihaknya tak ingin pemerintah desa ‘terjun bebas’.
“Kalau ini jadi temuan BPK, kalau dikembalikan kan sayang, jadi biasanya digunakan untuk pembangunan, kemudian disuruh mengembalikan. Bukan mau macam-macam,” tuturnya.
Kedepannya, Bung Karna ingin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera mencairkan ADD bagi Kades yang telah selesai laporannya.
Namun data-data yang dimaksud harus sudah by name by addres, yang tentunya dengan menggunakan kartu khusus bagi perangkat desa.
“Formatnya mulai sekarang dibuat dan segera dikomunikasikan,” jelasnya.
