Pada posisi inilah maka etika dan moral kepemimpinan dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan merupakan instrument penting yang mesti diperhatikan. Terutama tentunya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan apalagi saat sedang menghadapi Disrupsi yang sarat dengan ketidakpastian.
Oleh karenanya, seorang pemimpin pemerintahan di era disrupsi ini penting untuk memahami tujuan dibentuknya pemerintahan. Wujud utama kefahaman tersebut adalah kompetensi kepemimpinan pemerintahan untuk mewujudkan ketertiban umum berlandaskan pada keteraturan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan sebagai rujukan utama dalam mengelola sumber daya kekuasaan, menciptakan iklim kehidupan yang sehat dan bergairah serta melindungi hak-hak hidup masyarakat secara berkeadilan dan menjamin keamanan masyarakat secara umum sehingga masyarakat bisa merasakan kehidupan yang tentram.
Lalu bagaimanakah manifestasi kepahaman kepemimpinan pemerintahan terhadap tujuan pembentukan pemerintahan tersebut ? Dalam praktek pemerintahan hari ini terutama pada pemerintahan daerah maka tugas pokok pemerintahan termanifestasi dalam bentuk-bentuk pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Dimana implikasi etis atas kepemimpinan pemerintahan yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi tersebut bisa diamati konteks pengelolaan kekuasaan yang dilakukan pemimpinnya.
Setidaknya ada empat komponen yang dapat dijelaskan dari pengelolaan kekuasaan pemerintahan daerah yang dapat diamati dengan studi kasus Kabupaten Jember sebagai obyek pengamatan terdekat saat ini, yaitu : Kepemimpinan pemerintahan, Manajemen pemerintahan, Kebijakan implementasi, Pertanggungjawaban politik.
Kepemimpinan, dalam konteks kehidupan bernegara dan Berpemerintah merupakan inti dari seluruh proses kekuasaan. Syarat dari kepemimpinan itu sendiri ada tiga, yaitu memiliki integritas (yang teruji), kompetensi (yang diakui), komitmen (yang bisa dipercaya).
Dalam konteks ini, yang dimaksud Integritas adalah suatu bentuk kepribadian yang kuat, tidak mudah berubah atau terombang-ambing dalam situasi krisis, taat pada aturan, tidak melakukan perbuatan tercela, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya walau ada kesempatan melakukan hal itu.
Secara sederhana, integritas itu teruji saat seorang pemimpin punya kesempatan untuk menyeleweng, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Katakanlah dalam konteks Jember, maka kasus dugaan ketidakabsahan pejabat struktural, pada semua lini dan level akibat ketidaktaatan terhadap regulasi, kasus dugaan ketidakabsahan APBD, akibat diundangkan oleh pejabat yang juga diduga tidak sah.
Seperti, kasus pelaksanaan Proyek Multiyears, yang diduga tidak memiliki landasan hukum akibat inkonsistensi penerapan regulasi, serta munculnya berbagai rumors yang menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap, selanjutnya proses perumusan kebijakan yang diduga melanggar aturan, seperti rencana hibah lapangan Talangsari ke BPN, Pecah proyek Pendopo dan lain-lain kasus yang menghiasi jagad pemberitaan di Kabupaten Jember merupakan catatan-catatan penting mengukur integritas kepemimpinan daerah di Kabupaten Jember.
Kompetensi, merujuk pada keahlian dalam mengelola sumberdaya kekuasaan pemerintahan yang terdiri dari Sumberdaya Manusia birokrasi, Aset Barang Milik Daerah, APBD, Pengelolaan kewenangan dan Pengembangan system tata kelola pemerintahan dalam konteks pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.
Hasil akhir suatu keahlian tentunya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas capaian kinerja melalui pengelolan sumberdaya yang tersedia.
Munculnya kasus perusakan tanaman buah naga sementara tanaman pengganti yaitu pohon kelengkeng “jemsu” yang belum jelas hasilnya, pengelolaan asset Gunung Sadeng yang sampai hari ini belum memperlihatkan roadmap arah kemana dan bagaimana rancang bangun pemanfaatannya, konflik berkepanjangan dalam tubuh PDP dan berlarut-larutnya reorganisasi PERUMDAM Pandhalungan merupakan catatan bagaimana aspek kompetensi kepemimpinan berproses selama ini.
