Komitmen, merujuk pada dedikasi, kewajiban dan tindakan yang mengikat pihak tertentu karena telah menjadi tekad, janji atau sumpahnya.
Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan daerah yang dihasilkan dari proses politik pemilihan Kepala daerah maka *komitmen bisa merupakan janji Kepala Daerah kepada para pemilihnya, atau sumpah jabatan yang mewajibkan melakukan sesuatu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya atau tekadnya untuk melakukan tindakan tertentu yang mendorongnya mengambil peran untuk menjadi Kepala daerah.*
Para pihak yang menjadi partner akibat munculnya komitmen tersebut akan senantiasa menunggu wujudnya.
Kasus polemik minim peran Wakil Bupati Jember dalam praktetk Tata kelola Pemerintahan, Program pemberdayaan Guru ngaji yang belum sesuai harapan, Program beasiswa yang masih didominasi masalah daripada solusi, dan banyak polemik yang mempertanyakan realisasi komitmen Kepala Daerah oleh para pendukung dan pemilihnya merupakan catatan-catatan penting pada aspek komitmen.
Ukuran keberhasilan manajemen pemerintahan adalah terwujudnya penyelenggaraan kekuasaan yang semakin tertib, semakin bersih, semakin maju dari waktu ke waktu. Ukuran ini bisa dikuantifikasi dalam bentuk, berkurangnya pelanggaran aturan dalam praktek kekuasaan, semakin tertib dan majunya layanan publik di semua sektor, semakin berkurangnya korupsi, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, semakin menurunnya kriminalitas dalam masyarakat dan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu.
Suatu realitas yang tidak menggambarkan terwujudnya indikasi atau ukuran keberhasilan itu bisa dianggap sebagai kegagalan manajemen pemerintahan. Maka ketika kita tengok LHP BPK yang merekomendasikan pengembalian kelebihan bayar honor akibat tidak sesuai Pepres nomor 33 Tahun 2020, kasus pelanggaran larangan pecah proyek pada Bagian Umum, kelebihan bayar pada Dinas PUBMSDA, dan kasus ketidakseriusan inventarisasi asset merupakan catatan-catatan penting atas manajemen pemerintahan daerah di Kabupaten Jember.
Terkait kebijakan implementasi, hal tersebut merujuk pada kualitas kepemimpinan pemerintahan daerah yang tercermin dari produk-produk kebijakan yang dilahirkannya.
Konsekuensinya, Kepala Daerah yang tidak mampu bersikap adil dalam mengelola issue-issue kontroversial, apalagi potensi konflik dalam masyarakat, maka akan berakibat pada penajaman sikap kebencian multi-dimensi yang serius.
Alhasil, pihak yang dirugikan oleh sikap tidak adilnya Kepala Daerah akan secara otomatis menempatkan pemerintah sebagai objek kebencian yang posisinya sejajar dengan lawan mereka.
Oleh Karena itu maka Pemimpin daerah wajib secara terus menerus menjadi promotor kerukunan dan persatuan, merangkul semua segmen masyarakat ke dalam naungan kepemimpinannya dan menjembatani perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat.
Sederhananya, Pemimpin pemerintahan tidak sewajarnya melibatkan diri dalam konflik sosial, apalagi menunjukkan keberpihakan kepada pihak tertentu, terutama berpihak kepada kepentingan egonya sendiri. Maka kasus penurunan baliho jelang Idul Fitri, Polemik hubungan Bupati-Wakil Bupati yang beberapa kali diwakili dalam wujud baliho Bupati tampil sorangan, Demo pendukung kepada Bupati, dan lain-lain peristiwa friksi yang melibatkan peran Bupati merupakan catatan-catatan penting terkait aspek Kebijakan implementasi ini.
