JEMBER, Pelitaonline.ID – Percakapan soal gaya kepemimpinan salah satu seorang kepala desa di Kecamatan Rambipuji mulai ramai menjadi bahan obrolan warga. Bukan karena gebrakan pembangunan atau pelayanan publik, melainkan karena kepala desa tersebut dinilai lebih sering bepergian ke luar kota dibanding berada di tengah masyarakat.
Di kalangan warga, muncul opini bahwa perjalanan ke Bali yang kerap dilakukan sang kepala desa lebih banyak berkaitan dengan urusan usaha keluarga daripada kepentingan pemerintahan desa. Kondisi itu memicu keresahan sebagian masyarakat yang mulai mempertanyakan fokus kepemimpinan di desa mereka.
“Kalau urusan pribadi terus, kapan ngurus desanya?” celetuk seorang warga saat berbincang di warung kopi.
Ucapan sederhana itu kini dianggap mewakili suara sebagian masyarakat yang merasa pemimpinnya mulai jauh dari persoalan warga sehari-hari.
Warga menilai, kepala desa seharusnya menjadi figur pertama yang hadir ketika masyarakat membutuhkan solusi. Mulai pelayanan administrasi, persoalan bantuan sosial, jalan rusak, konflik antarwarga, hingga program pembangunan desa.
Namun yang dirasakan sebagian warga justru sebaliknya. Kepala desa disebut lebih sering berada di luar kota dengan alasan perjalanan pribadi.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, gaya hidup pejabat desa yang dinilai terlalu santai bepergian pun memantik sindiran publik.
“Rakyat tiap hari mikir biaya hidup, pejabatnya malah sibuk urus usaha sambil jalan-jalan,” ujar warga lainnya.
Nama Bali bahkan mulai berubah menjadi simbol sindiran sosial di tengah masyarakat desa. Setiap kali kepala desa tidak berada di tempat, warga langsung menebak arah perjalanannya.
Meski seluruh tudingan itu belum tentu sepenuhnya benar, persepsi publik disebut telanjur terbentuk. Dalam dunia kepemimpinan, citra di mata masyarakat sering kali menjadi faktor penting yang menentukan tingkat kepercayaan publik.
Warga sebenarnya tidak mempersoalkan kepala desa memiliki usaha pribadi. Mereka memahami seorang kepala desa juga memiliki kehidupan keluarga dan kebutuhan ekonomi.
Namun kritik mulai muncul ketika aktivitas pribadi dianggap lebih dominan dibanding tanggung jawab pelayanan publik.
Bagi masyarakat, jabatan kepala desa bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah sosial yang menuntut kehadiran dan kedekatan nyata dengan warga.
Kini, keresahan itu memang masih sebatas obrolan warung kopi dan sindiran bernada humor. Namun sebagian masyarakat berharap pemimpin desa kembali memprioritaskan pelayanan dan kehadiran di tengah rakyat sebelum jarak dengan warga semakin melebar. (Mam)
