JEMBER, Pelitaonline.co – Warga dari tiga Dusun diantaranya Dusun Demangan, Krajan dan Dusun Tegal Banteng Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember menggelar Aksi di Kantor Desa setempat. Warga mendesak Kades Kesilir Sucipto untuk mundur.
Dikatakan oleh Gatot Siswanto koordinator Saksi dalam orasinya, tuntutan warga bukan tidak beralasan, warga melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap kepimpinan Kepala Desa Kesilir Sucipto sudah sesuai fakta dan realita yang ada.
Pertama, Sucipto Kepala Desa Kesilir adalah seorang pemimpin yang Diktator dan Otoriter yang tidak peduli terhadap Rakyat, jangankan ke Rakyat, hak – hak perangkat Desa pun dirampas, “Melawan di pecat atau tidak diberi wewenang,” ucapnya.
Gatot pun menyebut bahwa, Kades Kesilir telah diduga korupsi atau memanipulasi ADD khususnya dana Ketahanan Pangan sebesar Rp 293 Juta di APBDes 2022. Kata Dia, sesuai yang dilaporkan, dana tersebut untuk pembangunan dan pembelian kandang serta pembelian Kambing.
“Tapi kenyataannya, kandang yang dilaporkan dibangun di 3 titik dan 1 titiknya menghabiskan dana 20 juta, membeli 1 kandang sebesar 10 juta dan membeli kambing 16 ekor, yang per ekor sebesar 3 juta, Kandangnya habis, kambingnya juga Raib,” kata Gatot.
Kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut tambah Pria asal Dusun Demangan ini, sudah dilaporkan ke Pihak Kepolisian Resor (Polres) Jember maupun Inspektorat Pemkab Jember beserta data datanya semua.
“Oleh karena itu, tuntutan kami cukup jelas, mendesak Kades mundur dari jabatannya, karena sudah tidak pantas lagi menjabat sebagai Kades,”kata Gatot dalam orasinya di depan kantor Desa Kesilir.
Gatot menambahkan, selain itu, sejak kepimpinan Sucipto di desa Kesilir, tidak pernah menjalankan aturan yang diintruksikan dari pusat, baik Permendagri maupun Peraturan Desa.
Tuntutan serupa juga disampaikan oleh Suwardi. Dirinya mewakili Masyarakat Dusun Demangan, menginginkan Kepala Desa Kesilir mundur dari jabatannya. Karena hal ini merupakan jalan terbaik.
“Sebab Sucipto (Kades Kesilir ; Red) sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Kades. Kalau aspirasi kami tidak direspon, maka jangan salahkan kami menyegel kantor desa sampai kades mengundurkan diri dari jabatannya,” katanya.
Camat Wuluhan Andri usai mediasi menyampaikan, sesuai mediasi yang dilakukan oleh Korlap aksi dan Muspika Wuluhan disaksikan Kepala Bagian Operasi (KabagOps) Polres Jember akan menjembatani mereka untuk mendapat penjelasan dari DPMD.
“Alhamdulillah, setelah kami menjelaskan ada regulasi yang mengatur tentang perhentian atau penonton aktifkan seorang Kades, Korlap memahami dan kami sebagai Fasilitator kecamatan siap menjembatani mereka,” ungkapnya.
Andri mengungkapkan, bahwa Aksi massa ini timbul dikarenakan tidak menemukan titik temu atau Win-Win Solution, setelah pihak Muspika pada tanggal 23 Oktober 2024 menjembatani masyarakat dengan Kepala Desa.
“Karena tidak menemukan titik temu, sebagai negara Demokrasi kita harus mewadahi penyampaian aspirasi dari warga, seperti kali ini,” Tandasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kesilir Sucipto menanggapi adanya Aksi atau Demontrasi, enggan di konfirmasi oleh Sejumlah Jurnalis. Namun Dia, didepan Korlap Aksi saat Proses Mediasi mengatakan, Dia akan menghormat Hukum.”
“Karena ini negara Hukum, saya menghormati proses Hukum yang berlangsung,” ucapnya Singkat
Pewarta : Zainal.A
Editor : Wahyudiono.
