Tidak itu saja, warga yang merasa dirinya miskin dan terdampak pandemi juga meminta bantuan BLT padahal sebelumnya, mereka adalah warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sementara, rujukan dalam pendataan pemdes harus mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), namun data dari Dinas Sosial tersebut masih banyak yang belum padu/valid baik dari NIK, nama yang dobel dan juga terdapat nama yang masuk PKH namun yang bersangkutan tidak pernah menerima.
Oleh karenanya, pihak pemdes pun menggunakan form yang sesuai dengan SE kedua Bupati Jember dan teknis pendataan sesuai dengan yang ada di lapangan, tentunya bukan penerima PKH dan BPNT, Pemilik kartu pra kerja.
