JEMBER, Pelitaonline.ID – Peluncuran program “Hari Fraksi” oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember dapat dibaca sebagai langkah strategis untuk merespons kebutuhan akan ruang komunikasi yang lebih terstruktur antara masyarakat dan legislatif.
Program yang dijadwalkan rutin setiap Jumat ini membuka akses bagi publik untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, baik di Gedung DPRD Jember maupun Kantor DPC PKB. Namun, lebih dari sekadar agenda mingguan, inisiatif ini mencerminkan upaya memperkuat legitimasi representasi politik di tengah tuntutan transparansi yang kian menguat.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi DPW PKB Jawa Timur untuk mengoptimalkan fungsi penyerapan aspirasi.
“Setiap hari Jumat, seluruh anggota fraksi diwajibkan berkantor di DPC PKB Jember untuk menerima langsung keluhan, masukan, maupun aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelumnya fraksi telah menetapkan hari Senin sebagai agenda internal, seperti rapat kerja dan rapat dengar pendapat di DPRD. “Dengan adanya ‘Hari Fraksi’ pada Jumat, ruang interaksi dengan masyarakat diharapkan semakin terbuka dan terjadwal,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa komunikasi dengan konstituen tidak dibatasi pada dua hari tersebut. “Anggota dewan tetap menerima masukan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing setiap waktu, termasuk melalui kanal digital seperti media sosial,” ujarnya.
Dalam peluncuran program yang dihadiri warga dan mahasiswa itu, sejumlah isu strategis mencuat. Hal ini menunjukkan bahwa forum tersebut langsung direspons sebagai ruang artikulasi kepentingan publik yang selama ini belum sepenuhnya terwadahi.
Salah satu sorotan utama adalah pengelolaan aset daerah, seperti Gunung Sadeng. Peserta forum menilai potensi kawasan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, meskipun disebut memiliki peluang pendapatan hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi dan realisasi kebijakan pengelolaan.
Selain itu, kritik terhadap program beasiswa daerah mengungkap persoalan implementasi. Sejumlah penerima mengaku terbebani kewajiban mengikuti agenda tertentu yang berbenturan dengan aktivitas akademik. Bahkan, terdapat laporan mengenai data penerima yang tidak tercatat pada semester lanjutan, yang menunjukkan adanya persoalan administratif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Nurhuda memastikan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan di DPRD. “Semua masukan akan kami inventarisasi dan teruskan ke komisi sesuai bidangnya, agar dapat dibahas secara konkret dan menghasilkan solusi,” ujarnya.
Dalam perspektif yang lebih luas, “Hari Fraksi” berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas politik. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut atas setiap aspirasi yang disampaikan.
Jika dikelola secara serius, program ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap legislatif. Sebaliknya, tanpa hasil konkret, forum tersebut berisiko menjadi sekadar ruang seremonial.
Dengan demikian, keberhasilan “Hari Fraksi” tidak hanya diukur dari intensitas pertemuan, tetapi dari sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang solutif dan berdampak nyata. (Mam)
