Oleh: Muhammad Badril Umam
JEMBER, Pelitaonline.ID – Ruang rapat DPRD seharusnya menjadi tempat lahirnya gagasan, perdebatan kebijakan, dan suara rakyat diperjuangkan.
Namun apa jadinya ketika forum resmi yang dibiayai uang rakyat justru berubah menjadi arena santai untuk bermain game sambil merokok?
Video viral anggota DPRD Jember yang asyik memainkan game di telepon genggam sembari mengepulkan asap rokok di tengah rapat bukan sekadar persoalan etika ringan.
Itu adalah potret telanjang tentang bagaimana sebagian pejabat publik memperlakukan amanah rakyat dengan begitu enteng.
Ironisnya, kursi empuk ruang rapat itu bukan warung kopi, bukan tongkrongan malam, dan bukan ruang tunggu terminal. Di ruangan itulah nasib anggaran, kebijakan publik, hingga kepentingan masyarakat dibahas.
Tetapi yang terlihat justru sikap acuh, tubuh bersandar santai, mata fokus ke layar game, sementara agenda rapat berjalan seperti suara latar yang tak penting.
Publik tentu bertanya, untuk apa rakyat memilih wakil jika saat rapat saja pikirannya sibuk mengejar skor permainan?
Lebih memprihatinkan lagi, aksi merokok dalam ruang rapat memperlihatkan betapa rendahnya penghormatan terhadap forum resmi lembaga legislatif.
Sikap itu bukan hanya mencederai etika kelembagaan, tetapi juga menunjukkan mentalitas kekuasaan yang merasa ruang publik bisa diperlakukan sesuka hati.
Fenomena ini sebenarnya lebih besar dari sekadar satu orang anggota dewan. Ia menjadi simbol menurunnya kesadaran moral sebagian pejabat publik terhadap makna jabatan.
Jabatan politik hari ini terlalu sering dipahami sebagai status sosial, bukan tanggung jawab.
Padahal rakyat tidak memilih wakilnya untuk duduk santai sambil bermain game. Rakyat memilih mereka untuk berpikir, bekerja, dan memperjuangkan kepentingan publik.
Ketika ruang rapat berubah menjadi tempat hiburan pribadi, maka yang dipermainkan sesungguhnya bukan hanya game di layar telepon genggam, melainkan juga kepercayaan masyarakat.
Dalih bahwa anggota dewan tersebut masih baru atau belum mendapat pendidikan kader justru terdengar semakin memalukan.
Sebab etika dasar menghormati forum resmi seharusnya tidak perlu menunggu pelatihan politik. Itu soal kesadaran diri dan rasa malu.
Yang paling menyakitkan, di luar gedung DPRD masih banyak rakyat yang harus berjibaku mencari nafkah, membayar pajak, dan berharap wakilnya bekerja serius.
Namun di dalam ruang rapat, sebagian pejabat justru terlihat nyaman bermain game sambil merokok dengan fasilitas negara.
Jika perilaku seperti ini dianggap biasa, maka jangan heran bila publik semakin sinis terhadap lembaga politik.
Kepercayaan rakyat runtuh bukan hanya karena korupsi besar, tetapi juga karena sikap-sikap kecil yang menunjukkan bahwa jabatan tidak lagi diperlakukan dengan kehormatan.
Rakyat tidak membutuhkan wakil yang jago push rank saat rapat. Rakyat membutuhkan wakil yang hadir dengan pikiran, empati, dan tanggung jawab. (*)
