CILACAP, Pelitaonline.ID – Prabowo Subianto kembali menanggapi gelombang kritik terhadap pemerintahannya, termasuk yang muncul melalui gerakan “Indonesia Gelap” dan tagar “kabur aja dulu” di media sosial. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja di Cilacap, Rabu (29/4/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menilai narasi pesimistis tersebut tidak mencerminkan kondisi Indonesia saat ini. Ia justru menegaskan bahwa situasi nasional berada dalam kondisi yang stabil dan aman.
“Dibilang Indonesia gelap. Saya katakan Indonesia terang,” ujarnya di hadapan peserta acara.
Prabowo juga mengkritik gerakan yang dinilainya berpotensi memecah belah masyarakat. Ia membandingkannya dengan pola adu domba pada masa lalu yang pernah memicu berbagai pemberontakan, seperti DI/TII, APRA, RMS, hingga PRRI-Permesta.
Menanggapi munculnya ajakan “kabur aja dulu”, Prabowo merespons dengan nada tegas. Ia menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki pilihan, namun mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan tidak memperkeruh suasana.
“Ada yang mau pergi, silakan. Tapi jangan membuat gaduh,” kata dia.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa Indonesia saat ini berada pada momentum penting untuk memanfaatkan potensi sumber daya nasional.
Ia mengajak kalangan intelektual, teknokrat, hingga akademisi untuk berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
Menurutnya, keahlian dan pengetahuan seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk praktik yang merugikan negara, seperti korupsi atau manipulasi kebijakan.
“Gunakan kepandaian untuk membangun bangsa, bukan untuk menipu rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga memastikan bahwa pemerintahannya tidak akan memberi ruang bagi individu yang tidak memiliki komitmen terhadap kepentingan nasional. Ia menegaskan hanya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki semangat patriotisme.
“Saya tidak akan toleransi yang tidak berpihak pada bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, kritik yang berkembang melalui gerakan “Indonesia Gelap” dan tagar “kabur aja dulu” muncul dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Mereka menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat, termasuk isu perpajakan dan regulasi yang dianggap kontroversial.
Di sisi lain, sorotan juga diarahkan pada perilaku sebagian pejabat publik yang dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat, terutama terkait gaya hidup dan komunikasi di ruang publik.
Perdebatan ini mencerminkan dinamika demokrasi yang tengah berlangsung, di mana kritik dan respons pemerintah menjadi bagian dari proses menjaga keseimbangan antara kebijakan negara dan aspirasi publik. (*)
