JEMBER, Pelitaonline.co – Lima Puluh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dirundung kekhawatiran dan diliputi kecemasan yang luar biasa. Pasalnya, Pokir (Pokok-pokok Pikiran) yang berasal dari usulan masyarakat yang terlanjur ditampung lewat reses, tidak masuk dalam APBD Tahun 2023.
Menurut anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo, Pokir tidak terakomodasi dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember Tahun 2023 yang diajukan Bupati Jember Hendy Siswanto.
“Semuanya, Pokir DPRD tidak masuk. Saya sudah cek ke teman-teman komisi yang lain, ternyata begitu semua. Pokir tidak ada. Jadi, kami mempertanyakan, mengapa Pokir itu tidak dimasukkan? Pokir adalah amanah undang-undang yang wajib kami wajib perjuangkan. Sah diatas meja, bukan dibawah meja,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Dewan, Senin (22/8/2022).
Nyoman maupun anggota Dewan lainnya berusaha bertanya ke setiap pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperoleh jawaban tentang penyebab Pokir tidak masuk dalam daftar belanja daerah. Ternyata, jawaban pihak eksekutif serupa.
