Makanya Sambung Tabroni, perlu adanya peraturan Bupati (Perbub) atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur permendagri secara teknis yang ralat dijadikan acuan oleh Pemerintah desa (Pemdes)
Oleh karena itu, Kata Tabroni diharapkan Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember segera membuat rancangan hukumnya, supaya, polemik sengketa tanah milik desa dapat berkurang.
” Ya saya rasa, Bupati dan Dispemasdes segera buat regulasinya, jika di sewa appolesinya gimana, jika di buat lelang regulasinya seperti apa,”Tambahnya
