Kustiono : Pemilu 2024 yang terburuk sejak dimulainya Pemilihan secara langsung.
JEMBER, Pelitaonline.co – Masyarakat yang tergabung di Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) menggelar unjuk rasa ke kantor KPUD dan Bawaslu Kabupaten Jember, Rabu (13/11/2024).
Mereka melakukan unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan terhadap kinerja lembaga penyelenggara Pemilu ini menjelang pelaksanaan pemungutan suara 27 November akan datang, secara terstruktur, Sistematis, dan masif untuk men cindrai Demokrasi.
Korlap Aksi Adil Satya Putra mengatakan, upaya melecehkan demokrasi di Kabupaten Jember dilakukan secara terang-terangan, lebih parahnya lagi, tanpa rasa malu penyelengara mengaku sebagai petugas partai dan memihak kepada pasangan calon tertentu.
“Namun sayang, meskipun bukti pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu terang terangan, tidak ada tindakan yang serius dari KPU dan Bawaslu, ini ada apa?, ” kata Pria yang akrab disapa Adil ini kepada sejumlah Wartawan.
Sepertinya, kata Adil, ada upaya kesengajaan oleh para penyelenggara Pemilu, baik dari KPU dan badan Adhoc yakni PPK dan KPPS maupun Bawaslu Jember dan badan Adhicnya yakni Panwascam dan PKD.
Pria yang akrab disapa Adil ini menyebut, bahwa pihaknya menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara di level Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai penyelengara di level PPS dan KPPS.
Tuntutan pemecatan terhadap Komisioner KPU dan Bawaslu Jember juga disuarakan oleh Kustiono Musri. Dalam orasinya Aktivis anti korupsi ini menyebut Pemilu tahun 2024 merupakan yang terburuk sejak dimulainya pemilihan secara langsung.
“Baru kali ini kami melihat Pemilu tahun ini paling brutal. Pemilu belum dilaksanakan tetapi kecurangan sudah dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif oleh penyelenggara Pemilu,” terang pria yang akrab disapa Kustiono ini.
Kejadian ini, sambung Kustiono, sama saja dengan pengkhianatan terhadap demokrasi. Sedangkan, penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada di Kabupaten Jember bisa dibilang krisis Netralitas dan Integritas KPU dan Bawaslu pun mulai dipertanyakan.
“Oleh karena itu, komisioner KPU dan Bawaslu harus dipecat. Terlebih, ketika kedua penyelenggara tersebut kompak tidak mau disumpah saat mengikuti Pansus Pilkada di DPRD,” sambungnya.
Lain halnya dikatakan Ruly Effendi seorang Aktivis dari Kecamatan Tanggul dalam orasinya, Ia menyebut, sejumlah pelanggaran yang dilakukan pun diperkuat dengan adanya rekaman. Contohnya, oknum Panwascam dari Kecamatan Sumberbaru.
Oknum Panwascam Sumberbaru yang mengaku bernama Jovita dalam rekaman yang beredar lanjut Ruly, terdengar sedang membrifing penyelenggara tingkat desa berbuat curang untuk kemenangan Hendy Siswanto-Gus Firjaun paslon nomor urut 01 di Pilkada Jember.
Jovita pun, tidak segan menyuruh antek – anteknya untuk memberikan minuman dan kopi dicampur CTM agar memberikan efek ngantuk terhadap saksi lawan (02) di TPS oleh karena itu Ruly mengecam rencana busuk tersebut.
“Ide agar memberi saksi kopi yang dicampur CTM adalah upaya pembunuhan berencana, oleh karena itu, kami meminta kepada Polisi harus menangkap Jovita,” Kata Rully dalam orasinya.
Sementara, salah satu dari Komisioner KPUD Jember Andi Wasis saat ditemui di kantornya mengungkapnya, bahwa dirinya sudah menemui massa aksi dan meminta untuk segera memproses PPK yang dianggap tidak netral.
“Tadi sudah saya sampaikan, kita (KPU) pasti akan memproses PPK yang melakukan pelanggaran terutama pelanggaran kode etik, tetapi KPU adalah lembaga Kolektif Kolegial, artinya tidak ditentukan saya secara pribadi, putusan semua pimpinan dan sekarang para pimpinan lainya ada di luar kota, jadi tidak bisa diputuskan sekarang,” tandasnya.
Pewarta : Zainal. A
Editor : Wahyudiono
