JAKARTA, Pelitaonline.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional saat peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional, Jumat (1/5/2026). Pernyataan ini memicu kembali perdebatan di kalangan aktivis dan akademisi.
Dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh, Prabowo menegaskan pemerintah telah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah. Ia dikenal sebagai aktivis buruh yang memperjuangkan hak pekerja pada era 1990-an.
Tak hanya itu, Prabowo juga mengumumkan rencana peresmian Museum Marsinah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Museum tersebut disebut sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan kaum buruh di Indonesia.
“Dalam waktu dekat, saya akan meresmikan Museum Marsinah sebagai simbol perjuangan buruh,” ujar Prabowo.
Marsinah sebelumnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada awal November 2025 melalui keputusan pemerintah. Prosesi penganugerahan dipimpin langsung oleh Presiden di Istana Negara. Namun, keputusan tersebut tak lepas dari kritik sejumlah kalangan.
Sejumlah aktivis menilai penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional perlu diiringi dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM yang menimpa dirinya. Marsinah, yang merupakan buruh pabrik di Jawa Timur, meninggal dunia secara tragis pada 1993 setelah aktif memperjuangkan hak-hak pekerja. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi catatan penting dalam isu penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Di sisi lain, sebagian akademisi menilai pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan memiliki makna simbolik kuat dalam sejarah gerakan buruh nasional. Namun, mereka mengingatkan pentingnya konsistensi negara dalam menyelesaikan aspek hukum dan keadilan yang menyertai peristiwa tersebut.
Polemik juga mencuat karena penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada tahun yang sama turut diberikan kepada Soeharto. Keputusan ini memicu kritik dari kelompok masyarakat sipil yang menilai rekam jejak kepemimpinan Orde Baru masih menyisakan berbagai persoalan HAM.
Dengan kembali diangkatnya isu Marsinah oleh Presiden, diskursus mengenai penghormatan terhadap tokoh sejarah, keadilan hukum, serta rekonsiliasi masa lalu diperkirakan akan terus bergulir di ruang publik. (*)
