JEMBER, Pelitaonline.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember dan Cipayung Plus turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jember, Senin (15/6/2026 sore.
Mengusung tagar #IndonesiaCemas, sekitar 500 mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Aksi diawali dengan longmarch dari kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) menuju bundaran depan Gedung DPRD Jember. Sepanjang perjalanan, massa membawa poster dan spanduk berisi berbagai tuntutan terkait kondisi sosial, ekonomi, hingga kebijakan nasional yang menjadi sorotan publik.
Setibanya di depan gedung wakil rakyat, massa langsung menggelar orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Pengamanan ketat dari aparat kepolisian tampak mengawal jalannya aksi agar tetap berlangsung tertib.
Koordinator Lapangan Aksi dari Cipayung Plus, Alfin Maulana, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan gerakan bersama BEM se-Jember dan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Kabupaten Jember.
“Gerakan ini datang dari kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jember bersama Cipayung Kabupaten Jember yang meliputi PMII, GMNI, IMM, dan HMI. Ada empat ikatan Cipayung yang terlibat dalam aksi hari ini,” ujarnya di sela-sela aksi.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti persoalan bahan bakar minyak (BBM), terutama kenaikan harga BBM non-subsidi dan kelangkaan Pertalite yang dinilai semakin membebani masyarakat.
“Kami menyoal harga BBM yang mulai melonjak dan Pertalite yang sekarang sudah mulai langka. Akhirnya masyarakat mau tidak mau beralih ke Pertamax yang harganya lebih mahal,” kata Alfin.
Selain isu BBM, massa juga mengkritisi pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mereka meminta pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat agar program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami menuntut pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat terhadap program MBG dan Koperasi Merah Putih. Jangan sampai program ini hanya menguntungkan kalangan atas, tetapi tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat di tingkat bawah,” tegasnya.
Mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap sejumlah regulasi yang berkaitan dengan institusi keamanan negara. Mereka menilai Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI berpotensi memperluas ruang masuk aparat keamanan ke ranah sipil.
Sebagai bentuk protes, massa membakar ban bekas di tengah aksi. Kepulan asap hitam sempat membumbung di depan Gedung DPRD Jember, menambah kuat simbol perlawanan yang mereka suarakan.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak seluruh anggota DPRD Jember hadir menemui massa dan mendengarkan aspirasi secara langsung di ruang terbuka. Mereka berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Harapan kami DPRD Jember bisa melanjutkan tuntutan ini kepada pemerintah pusat. Kami akan tetap mengawal sampai ada jawaban. Jika tidak ada kejelasan, kami siap datang kembali dengan gerakan-gerakan berikutnya,” pungkas Alfin.
Hingga pukul 15.44 WIB, aksi unjuk rasa masih berlangsung. Massa tetap bertahan di depan Kantor DPRD Jember sembari menunggu kehadiran para legislator untuk memberikan respons atas tuntutan yang mereka suarakan. (Mam)
