BPK memperoleh sebab-sebab terjadinya hal itu diantaranya, karena proyek diusulkan tanpa melalui surat resmi,hanya melalui Via telepon (6 paket); internal Bappeda (6paket); berkala (8 paket); Tim Ahli Bupati Jember (8 paket); dan top down (7 paket). Seluruhnya, tanpa di dahului surat usulan maupun proposal.
Menanggapi hak ini, epala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember, Hadi Mulyono mengaku temuan BPK tersebut, dan sekarang sedang berusaha menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan.
“BPK terkait kelebihan pembayaran ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Umum Daerah setelah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK turun. Dan, untuk rekomendasi yang lain sudah disampaikan untuk dijadikan pedoman ke depan,”katanya saat di konfirmasi Senin, (8/8/ 2022)
Pasca BPK mengaudit, Hadi Mulyono baru mengetahui bahwa telah ditemukan diantara personil tidak terlibat kegiatan kajian maupun survei kendati tercantum dalam Rencana Alokasi Biaya (RAB), termasuk usulan tanpa proposal, yang sebagain berasal dari akademisi yang menjadi Tim Ahli Bupati.
“Surat usulan jadi temuan, tentunya administrasi kami tindaklanjuti. Berikutnya, kita patuhi sesuai rekomendasi BPK. Temuan kelebihan bayar ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi,” ungkap Hadi Mulyono.
