Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPRD Jember David Handoko Seto menilai, temuan BPK tersebut, akibat tindakan sembrono Bappeda yang tidak cermat dalam pembelanjaan anggaran bagi kegiatan Swakelola Tipe II yang melibatkan perguruan tinggi.
“Manipulasi personil bisa dikatakan fiktif. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal, dengan perguruan tinggi yang harus menjunjung tinggi moralitas dan integritas,” seru legislator Partai NasDem itu.
Legislator Fraksi Nasdem ini, menilai adanya kemungkinan konflik kepentingan dalam paket jasa konsultasi, lantaran porsi gelontoran anggaran paling besar dikucurkan pada LP2M Universitas Jember yang dipimipin langsung oleh Ketua Tim Ahli Bupati.
Akibat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Jember gagap menjelaskan te banyaknya temuan BPK inilah , menjadi salah satu faktor , legislatif muak, dan sidang paripurna LPP APBD 2021 beberapa waktu lalu gagal disahkan akibat peserta rapat tidak kuorum.
“Kami sebagai lembaga legislatif tidak mau serta merta menurunkan daya kritis dengan tutup mata terhadap penyimpangan anggaran. Justru, ketika dalam bingkai hubungan harmonis dengan eksekutif, maka kritik-kritik lah yang muncul untuk tujuan memperbaiki kinerja lembaga pemerintahan,” tegas David. (Awi/Yud)
