Bupati Faida membawa tim pejabat yang terkait dengan keputusan kebijakan ini agar bisa mendengarkan langsung masukan dari Kejaksaan Negeri.
“Tidak ada agenda-agenda untuk mencari kambing hitam atau menyalah-nyalahkan orang lain. Konsultasi kami murni untuk mencari solusi tentang pencairan uang. Itu saja. Tidak ada yang lain,” ujarnya.
Menurut Bupati Faida proses ini menyangkut legal formal dan semua pejabat di Kabupaten Jember tidak ada yang berani mencairkan, maka harus ada jalan keluarnya.
“Konsultasi saya itu apakah kalau tidak ada penjabat yang berani mencairkan, saya boleh melakukan diskresi pimpinan dengan mengambil alih tanda-tangan tersebut dalam rangka menyelamatkan haknya banyak pihak,” jelasnya.
