Bupati Jember Keberatan UU HKPD, Alfian : Regulasi itu Sudah Tepat

oleh -955 Dilihat
Alfian Andri Wijaya (foto: Istimewa)
Company Logo

Menurutnya, regulasi ini digunakan untuk merasionalisasikan setiap penggunaan dana pemerintah. Agar APBD tidak habis hanya untuk bayar horarium pegawai. Bahkan, dimungkinkan hal itu, tidak sebanding dengan belanja modal  yang berdampak pada masyarakat.

“Ini njomplang sekali, bahkan pos Anggaran untuk belanja Pegawai dari pos APBD kita ini, saya yakin lebih dari 40 persen. Kalau kita buka, bisa lebih dari 50 persen,”ujarnya melalui voice WhatsApp, Jumat (15/4/2022)

Alfian menilai bahwa pembayaran honorarium untuk pegawai bisa dilakukan, asalkan sesuai dengan aturan dan standar kelayakan. Makanya UU HKPD  ini diperlukan, sebagai dasar penggunaan anggaran tersebut.

“supaya ada rasionalisasi penggunaan Anggaran, antar lintas pemerintah dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintah,”tambah Alfian

Politisi Partai Gerindra menilai keputusan pemerintah pusat melalui UU HKPD itu sudah tepat,  agar tidak ada pemborosan anggaran dari Pemda. Sehingga belanja pegawai harus dibatasi maksimal 30 persen dari APBD.

“Karena saya yakin, tidak Hanya di Jember, belanja Pegawai sudah lebih dari 40 persen, makanya saatnya semua Daerah harus berbenah dengan UU ini,” kata Alfian lagi.

Company Logo

Oleh karenanya, agar belanja Pegawai tidak lebih dari 30 persen APBD,  Alfian menyarankan agar Pemkab Jember hmengurangi kegiatan sereminial, yang berpotensi menghabiskan anggaran.

“Karena kegiatan yang sifatnya seremonial belaka, disemua OPD, itu ada uang lembur, dan ceperan dari tingkat Kepala dinas sampai tingkatan bawahannya. Nah ini solusinya menurut saya harus dipangkas,” terangnya

Lebih lanjut, Alfian menjelaskan peran Badan Anggaran DPRD Jember juga harus lebih optimal, untuk mengawasi dan memangkas penggunaan Anggaran, yang berpotensi memberikan ceperan bagi Pegawai. (Awi/Yud)

No More Posts Available.

No more pages to load.