JEMBER, Pelitaonline.ID – Sebanyak 22 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Jember dikerahkan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan pada 18–24 April 2026. Langkah ini menyasar sekitar 97 ribu warga dalam kategori miskin ekstrem sebuah angka yang sekaligus mencerminkan besarnya pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Di balik pengerahan besar-besaran ini, tersimpan pengakuan yang lebih mendasar, data kemiskinan selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Bupati Jember, Muhammad Fawait, secara terbuka menyebut wilayahnya berada dalam status “Darurat Kemiskinan”, sebuah istilah yang ia lontarkan dalam diskusi publik bertajuk Wadul Gus’e Malam.
Bupati yang akrab disapa Gus Bupati ini menilai, kegagalan program pengentasan kemiskinan kerap berakar dari persoalan hulu yakni diagnosis yang keliru akibat data yang tidak akurat. “Sering kali ada tuduhan, oh itu karena orang dalam, oh itu karena kenal pejabat ini. Kita tidak bisa mengobati penyakit jika diagnosanya salah,” ujarnya.
Ia tidak menampik bahwa selama ini data kemiskinan telah disusun oleh berbagai pihak, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pendamping sosial. Namun, menurut dia, pendekatan sektoral justru membuka celah ketidaksinkronan di lapangan.
“Bukan kita tidak percaya data dari BPS atau teman-teman pendamping, mereka telah bekerja keras. Tapi kita tidak boleh ego sektoral,” kata Gus Bupati.
Dalam kerangka itu, lanjut Gus Bupati pelibatan ASN dalam verval diposisikan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus objektivitas data. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa pembaruan data tidak lagi terjebak dalam kepentingan lokal yang sempit.
“Dengan melibatkan ASN dalam verval, kita ingin ada akuntabilitas dan objektivitas yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar urusan angka, ini urusan perut rakyat,” ujarnya.
Kebijakan ini sekaligus mengubah peran ASN dari sekadar pelaksana administrasi menjadi aktor yang turun langsung menyaksikan realitas sosial. Fawait menyebut ada tiga tujuan utama dari langkah tersebut yang pertama, integrasi data lintas sektor, percepatan pembaruan data secara real-time, dan peningkatan kepekaan sosial aparatur.
“Meminimalisir intervensi kepentingan sepihak di tingkat akar rumput yang sering menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran,” kata dia. Selain itu, keterlibatan birokrasi secara menyeluruh diharapkan mampu mempercepat respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi warga. “Dengan keterlibatan birokrasi yang solid, pembaruan data dapat dilakukan secara real-time,” ujarnya.
Namun, pengerahan ASN dalam jumlah besar juga memunculkan pertanyaan soal beban kerja. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang tetap berjalan, tugas tambahan ini berpotensi menambah tekanan bagi aparatur. Gus Bupati menjawabnya dengan menekankan bahwa situasi yang dihadapi Jember tidak lagi normal.
“Keadaan sedang darurat, tidak memandang itu dokter, itu bidan, guru, kepala sekolah. Jadi mari jangan ada ego sektoral, kita bersatu melawan kemiskinan di Jember,” katanya.
Istilah “darurat” yang digunakan Bupati jebolan Santri ini, bukan tanpa konsekuensi. Ia menjadi semacam alarm bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meninggalkan pola kerja sektoral yang selama ini dinilai menghambat efektivitas program. Di sisi lain, istilah ini juga mencerminkan ironi, Jember yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata masih bergulat dengan angka kemiskinan yang tinggi.
“Kalau kemiskinan masih tinggi, berarti ada yang salah dalam distribusi kesejahteraan,” tandasnya. Ia menyebut verval data sebagai langkah awal dari “revolusi data” yang tengah dibangun pemerintah daerah.
Meski demikian, efektivitas langkah ini masih akan diuji. Akurasi data memang menjadi fondasi penting dalam kebijakan sosial, tetapi ia bukan satu-satunya faktor penentu. Tanpa perbaikan pada tata kelola program dan distribusi sumber daya, pembaruan data berisiko berhenti sebagai rutinitas administratif. (Mam)
