JEMBER, Pelitaonline.ID – Dukungan terhadap rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Desa Silo, Kecamatan Silo, terus menguat.
Pemerintah Desa Silo bersama sejumlah elemen masyarakat menilai kehadiran satuan TNI tersebut akan menjadi motor penguatan keamanan sekaligus membuka peluang percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Kabupaten Jember.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Yonif TP yang digelar di Auditorium Desa Silo. Forum tersebut dihadiri unsur TNI, pemerintah desa, kelompok tani, tokoh masyarakat, dan instansi terkait.
Babinsa Desa Silo, Irham, menjelaskan bahwa pembangunan Yonif TP merupakan bagian dari program strategis nasional untuk memperkuat sistem pertahanan negara. Namun, manfaat yang diharapkan tidak berhenti pada aspek keamanan semata.
Menurut dia, keberadaan Yonif TP juga akan memperkuat ketahanan pangan, mempercepat mobilisasi pasukan saat terjadi bencana maupun kondisi darurat, serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan.
“Pembangunan Yonif TP ini tidak hanya mendukung kesiapan tugas TNI, tetapi juga memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keamanan wilayah. Karena itu dibutuhkan kolaborasi erat antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait,” ujarnya.
Kepala Desa Silo, Arpa, menegaskan pemerintah desa mendukung penuh pembangunan Yonif TP. Menurutnya, proyek tersebut merupakan peluang besar yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Desa Silo, kami mendukung penuh pembangunan Yonif TP. Ini jangan sampai tidak jadi. Kehadiran Yonif TP akan memperkuat keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah,” katanya.
Arpa menambahkan, pembangunan desa tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan berbagai pihak. Karena itu, sinergi antara pemerintah desa, TNI, Perum Perhutani, Dinas Kehutanan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Meski mendukung penuh, pemerintah desa juga menaruh perhatian terhadap warga yang selama ini memanfaatkan lahan KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus) yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Yonif TP.
Pemerintah desa, kata Arpa, telah melakukan inventarisasi terhadap masyarakat terdampak dan berupaya mencarikan alternatif lahan garapan. Apalagi, masih terdapat sekitar 1.600 hektare lebih kawasan KHDPK yang tersisa setelah sebagian lahan dialokasikan untuk pembangunan Yonif TP.
“Kami ingin pembangunan berjalan baik, tetapi masyarakat yang terdampak juga harus mendapatkan solusi. Karena itu pendataan dan inventarisasi terus dilakukan,” ujarnya.
Di sisi lain, dukungan juga datang dari kalangan petani. Hari Tan Bosche, salah seorang petani setempat, berharap pembangunan Yonif TP segera direalisasikan. Menurutnya, kawasan yang akan digunakan selama ini kerap menjadi sumber konflik berkepanjangan sejak terbitnya kebijakan KHDPK.
“Harapan kami pembangunan ini segera terlaksana. Mudah-mudahan konflik yang selama ini terjadi bisa berakhir dan masyarakat kembali hidup rukun,” katanya.
Ia juga mendorong adanya verifikasi teknis terhadap sisa lahan KHDPK oleh pihak terkait agar tidak muncul persoalan baru di kemudian hari.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Steve Ependi Aji menilai pembangunan Yonif TP merupakan bagian dari kepentingan strategis negara yang patut didukung bersama.
“Ini merupakan kebutuhan negara. Lahan tersebut adalah tanah negara yang saat ini dibutuhkan untuk kepentingan strategis nasional,” tandasnya.
Bagi sebagian warga, kehadiran Yonif TP bukan hanya tentang pembangunan markas militer. Lebih dari itu, proyek tersebut dipandang sebagai peluang memperkuat keamanan wilayah, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus membuka babak baru pembangunan di kawasan selatan Jember. (Mam)
