BGN menjelaskan bahwa pada hari yang sama ketika isu tersebut beredar, pemerintah justru melakukan pencairan anggaran melalui mekanisme top up Dana Bantuan Pemerintah (Banper) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin kelancaran operasional program dan menjaga kesinambungan layanan kepada masyarakat.
Lembaga itu menegaskan tidak terdapat hambatan administrasi maupun kendala pendanaan yang dapat mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
Menurut BGN, seluruh proses pencairan anggaran berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan terus diawasi agar penyalurannya berjalan tepat sasaran.
Untuk mencegah kesalahpahaman yang lebih luas, BGN juga meminta seluruh jajaran pelaksana di daerah, mulai dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Kepala Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Kecamatan, hingga Kepala SPPG, agar aktif menyampaikan informasi yang benar kepada yayasan, mitra, serta masyarakat.
