JAKARTA, Pelitaonline ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka ruang dialog dengan para ahli syariat Islam untuk meninjau ulang metode pengendalian ikan sapu-sapu di perairan ibu kota, menyusul sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait praktik penanganan yang dilakukan di lapangan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, masukan dari MUI akan menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pengendalian spesies invasif tersebut tetap selaras dengan ketentuan ekologis sekaligus nilai etika dan keagamaan.
“Masukan dari MUI akan kami tindak lanjuti dengan melibatkan para ahli agar tata caranya bisa disesuaikan,” ujar Pramono di Jakarta Selatan.
Kebijakan pengendalian ikan sapu-sapu dilakukan karena populasinya dinilai telah mendominasi sejumlah perairan di Jakarta. Pemerintah mencatat jumlah ikan invasif tersebut mencapai lebih dari 60 persen, sementara data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan angkanya dapat melampaui 70 persen. Dominasi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem sungai dan menekan keberadaan ikan lokal.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda menilai upaya pengendalian populasi ikan sapu-sapu pada dasarnya memiliki tujuan kemaslahatan, namun metode pelaksanaannya perlu diperhatikan.
Dalam pandangan syariat, ia menyebut langkah tersebut dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan lingkungan atau hifẓ al-bī’ah yang termasuk dalam maqāṣid syariah.
“Upaya menjaga keseimbangan ekosistem juga memiliki nilai dalam menjaga keberlanjutan kehidupan,” kata Miftah.
Namun demikian, ia menyoroti praktik penguburan ikan dalam kondisi masih hidup yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip ihsan dan kesejahteraan hewan.
“Membunuh hewan diperbolehkan jika ada maslahat, tetapi caranya harus meminimalkan penderitaan,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan mengkaji ulang mekanisme pengendalian tersebut dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencari metode yang lebih sesuai, baik dari aspek lingkungan maupun etika pelaksanaannya. (Roby)
