Pertama, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah nilai pinjaman yang akan dilakukan tidak boleh melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan umum dimaksud tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Darurat, pinjaman lama, maupun penerimaan lain yang penggunaannya telah ditentukan untuk membiayai pengeluaran tertentu.
Kedua, pemerintah daerah harus memenuhi rasio kemampuan keuangan untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dengan nilai paling sedikit 2,5. Rasio tersebut menjadi indikator kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman tanpa mengurangi kapasitas pelayanan publik.
Ketiga, pinjaman hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana pelayanan publik yang memberikan manfaat ekonomi maupun sosial, baik melalui penerimaan langsung, penerimaan tidak langsung, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, kelayakan pinjaman daerah pada dasarnya dapat diukur secara objektif melalui data keuangan pemerintah daerah. Parameter yang perlu dianalisis antara lain besaran penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, jumlah sisa pinjaman yang masih menjadi kewajiban pemerintah daerah, serta nilai DSCR berdasarkan APBD terbaru.
