Apabila seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, pinjaman daerah secara regulasi dapat dinyatakan memenuhi ketentuan. Sebaliknya, apabila salah satu indikator belum terpenuhi, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap besaran pinjaman, sumber pembiayaan, maupun kapasitas fiskalnya.
Oleh karena itu, pembahasan mengenai rencana pinjaman daerah sebaiknya didasarkan pada analisis fiskal yang terukur dan berbasis data. Informasi mengenai kondisi APBD, kapasitas fiskal, serta kemampuan pembayaran pinjaman menjadi dasar yang lebih objektif dalam menilai kelayakan suatu kebijakan dibandingkan dengan pendekatan yang hanya bertumpu pada persepsi.
Pada akhirnya, yang menjadi tolok ukur bukan semata-mata persetujuan atau penolakan terhadap pinjaman daerah, melainkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman tanpa mengurangi kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik. (*)
