Namun kenyataannya, banyak pendamping dan pemerintah desa yang kesulitan mencocokan data penerima PKH dan BPNT dengan warga yang belum menerima, padahal dalam aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, dana BLT DD ini diberikan kepada warga yang tidak terdata sebagai penerima PKH maupun BPNT.
“Selama ini kendala justru ada ditingkat desa, antara PKH dengan pemerintah desa, ada yang saling sembunyikan data, dengan berbagai alasan, ada juga pemerintah desa masih menunggu SK yang dikeluarkan Bupati, sehingga hal ini menjadi terhambat, padahal intruksi presiden sudah jelas, harus dipercepat,” ujar Andry.
Andry menjelaskan, kalau memang pemerintah daerah seperti Bupati dan Walikota ingin dilibatkan dengan alasan untuk mencocokan data, pihaknya tidak mempersoalkan, asal 5 hari kerja setelah pemerintah desa sudah melakukan Musdes Khusus, dana BLT tersebut bisa disalurkan. “Kalau memang ada peraturan di daerah yang harus di sinergikan, ya silahkan, yang penting 5 hari kerja setelah pihak desa selesai musdes khusus bantuan segera dicairkan dengan tepat, asal sesuai dengan data, dipastikan aman, asal bukan data fiktif, kalau ada data fiktif, itu bagian dari seni korupsi yang harus ditinggalkan,” pungkas Andry. (*)
