Kemudian, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, dan Kemitraan untuk Pembangunan Desa.
Dodik juga menambahkan, bahwa di DD 2021 juga ada penekanan PKTD atau padat karya tunai desa. Dimana kegiatan PKTD ini memberikan upah yang diberikan dalam kegiatan minimal 50% dari total anggaran di setiap kegiatan, sedangkan PKTD itu sendiri tidak berlaku di kegiatan infrastruktur pembangunan fisik. “Melainkan kali ini kegiatan tersebut berdiri sendiri. Seperti bersih bersih pasar, pemanfaatan lahan kurang produktif serta masih banyak yang lainnya,” bebernya.
Seperti yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dana desa pada tahun 2021 yang mencapai 72 triliun akan diperioritaskan untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan di desa atau SDGs.
Adapun terdapat tiga fokus anggaran dana desa tahun depan, pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma, penyediaan listrik desa, dan ketiga pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma.
