Salah satu manfaat utama UU Desa adalah memberikan otonomi dan pengakuan hukum bagi desa sebagai subyek pembangunan. Dengan otonomi ini, desa dapat mengelola dan menggunakan sumber daya desa untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa masing-masing. Selain itu, desa juga dapat mengelola dana desa untuk pembangunan yang sesuai dengan rencana pembangunan desa.
UU Desa juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam di desa. Dengan demikian, desa dapat mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu, UU Desa juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-hak masyarakat atas tanah yang dikuasai oleh desa.
UU Desa juga mengatur tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Lembaga ini dapat berperan dalam memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa dalam pengambilan keputusan.
