JAKARTA, Pelitaonline.ID – Pengadaan barang dan jasa untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di bawah Badan Gizi Nasional menuai sorotan tajam. Sejumlah pihak menilai terdapat indikasi inefisiensi hingga dugaan penggelembungan anggaran, terutama pada pembelian perangkat tablet yang nilainya disebut jauh di atas harga pasar.
Berdasarkan penelusuran data pengadaan tahun anggaran 2025 melalui sistem pemerintah, total terdapat 1.091 paket pengadaan dengan nilai mencapai Rp6,31 triliun. Dari jumlah tersebut, pengadaan perangkat teknologi informasi berupa tablet menjadi salah satu pos terbesar dengan nilai kontrak mencapai Rp508,49 miliar yang terbagi dalam sembilan paket.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah, menilai terdapat indikasi penggelembungan harga hingga Rp7,95 juta per unit. Jika diakumulasikan, potensi mark-up tersebut diperkirakan mencapai Rp238,5 miliar.
“Praktik ini patut diduga untuk menghindari kategori pengadaan kompleks yang mensyaratkan prosedur tambahan,” kata Wana.
Sorotan juga datang dari Seknas Fitra. Manajer Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi, Betta Anugrah Setiani, menyebut selisih harga yang signifikan mengindikasikan lemahnya perencanaan serta tidak optimalnya survei pasar.
“Pengadaan seharusnya berbasis harga pasar yang rasional. Jika tidak, ini membuka ruang pemborosan dan potensi penyimpangan,” ujarnya.
Data menunjukkan, salah satu tablet yang diadakan tercatat seharga sekitar Rp17,9 juta per unit di katalog resmi. Padahal, di pasar umum, perangkat serupa berada pada kisaran Rp8 juta hingga Rp9 juta.
