“Seandainya datanya, ada 1200 PKM, sementara BLT hanya cukum untuk 1000 PKM, jadinya yang 200 tidak bisa diberikan, maka sanksi tersebut tidak berlaku, tetapi bisa digantikan dengan Bansos yang lain, bisa PKH dan sejenisnya,”tuturnya
Dodik mengaskan bahwa pada tahun 2020 terdapat beberap desa di kabupaten Jember yang tidak semapai sembilan bulan dalam menyalurkan BLT. Kata dia, salah satunya ada di Kecamatan Jenggawah.
Oleh karena itu, Dodik berharap seluruh desa segera menyiapkan Data PKM terbaru. Selain itu, juga menyiapkan Perkades terbaru.”Sebelum ada pemotongan, segera melakukan perubahan Data PKM dan menyiapkan Perkadeskan APBD,” sarannya
Dodik menegaskan bahwa dalam pengelolaan DD yang tertera dalam kebijakan tersebut. terdapat beberapa pengalokasian.” Untuk Pembangunan desa berkelanjutan, Pemulihan ekonomi, pengembangan BUMDes. salah satu yang menjadi Skala prioritas, pengembangan IT, Pariwisata, UMKM,” Katanya
Diketahui, Ngaji bareng ini di ikuti oleh seluruh pendaming desa Se kabupaten jember, guna mengkaji kebijakan Menteri Keuangan terbaru. (Wi/Yud)
