“Kembali, terkesan sangat dipaksakan menghindari lelang. Saat membaca data paket pekerjaan paving. Sangking ketaranya, sampai-sampai pekerjaannya dibuat dua paket. Paving Paket 1 dan Paving Paket 2. Padahal di satu tempat,” imbuhnya.
Dari cuitan Rully terlihat, ada ide busuk dari tim perencana renovasi rumah dinas bupati. Lebih ke cara menghindari tender. Soal pengecatan tembok saja, lagi-lagi dibuat dengan membagi ke dalam 2 paket dengan pagu yang sama, Rp 199.690.000.
“Kenapa harus dipecah? Kalau tak dipecah jadi dua, pagunya bisa Rp 399.380.000. Karena lebih dari Rp 200 juta, maka sesuai aturan harus ditender bin lelang,” terangnya.
Beberapa literasi tentang biang korupsi, disebut Rully dengan memakai siasat pecah proyek. Sebab sesuai aturannya, anggaran proyek negara di atas Rp 200 juta, maka pemerintah harus melelangnya. Membuat tender dengan rekanan. Namun jika dipecah begitu, maka pemerintah tinggal menunjuk rekanan sesuai penilaian subyektifnya.
