“Alhamdulillah sudah kita serahkan dan sudah diterima oleh Kepala BPK perwakilan Jawa Timur,” kata Bupati Karna.
Dengan kata lain, lanjut Bung Karna panggilan akrabnya, kegiatan ini tidak hanya kegiatan rutin. Namun juga sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dimasukkan dalam sebuah laporan, yakni laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK.
Oleh karena itu, ia berharap pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah. Sebagai salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
