JEMBER, Pelitaonline.ID – Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember yang membahas penyampaian nota penjelasan Bupati atas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tercatat dua kali mengalami penundaan dalam kurun waktu kurang dari sepekan.
Penundaan tersebut terjadi bertepatan dengan dua aksi unjuk rasa berbeda yang digelar di depan Gedung DPRD Jember, yakni demonstrasi mahasiswa pada 15 Juni 2026 dan aksi ribuan pekerja serta pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 20 Juni 2026.
Berdasarkan surat DPRD Jember Nomor 9001.1.1.15/913/35.09.2/2026 tertanggal 10 Juni 2026, rapat paripurna semula dijadwalkan berlangsung pada Senin (15/6/2026) pukul 09.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jember. Namun agenda tersebut ditunda hingga waktu yang belum ditentukan karena bertepatan dengan aksi demonstrasi yang digelar ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember dan Cipayung Plus.
Dalam aksi bertajuk #IndonesiaCemas tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah pusat, yakni penanganan krisis ekonomi dan fiskal, evaluasi program prioritas pemerintah termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi Undang-Undang Polri, serta revisi Undang-Undang TNI.
Aspirasi itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Jember Ahmad Halim bersama unsur pimpinan dan para ketua fraksi yang kemudian menandatangani pakta integritas untuk meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat, DPR RI, dan Presiden Republik Indonesia.
