JEMBER, Pelitaonline.Id – Sejumlah warga Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) kembali menggelar Audensi di pendopo Kecamatan setempat, Selasa (25/2/2025).
Terlihat, selain sejumlah warga, hadir pula 10 kepala desa (Kades) yang berada wilayah kecamatan Bangsalsari terkecuali Kades Curahkalong tidak hadiri dalam Audensi tersebut. Menurut informasi yang diterima media ini Abdul Kadir Kades Curahkalong sedang Sakit.
Koordinator Kepala Desa Se Bangsalsari Purnanto saat menemui para audien mengatakan, sebenarnya semua kades di wilayah Kecamatan Bangsalsari sudah menerapkan transparansi anggaran.
“Bahkan kami tidak alergi dengan kritikan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, dipersilahkan warga berkomunikasi dan menanyakan, apa yang perlu ditanyakan,” katanya.
Kades Badean ini pun meminta kepada warga desa, agar tidak segan mengkomunikasikan kepada kades yang bersangkutan, dikala ada yang dipersoalkan permasalahan anggaran desanya.
“Seperti permasalahan di Desa Curahkalong ini saya rasa ada miskomunikasi antara warga dan kadesnya. Sebagai koordinator saya akan mencoba memfasilitasi untuk mengkomunikasikannya,” terangnya.
Sementara itu, Camat Bangsalsari, Basukik menegaskan, pihak kecamatan akan terus mengawal kesepakatan ini dengan mendorong setiap desa untuk segera mengaktifkan PPID. Selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa juga akan dilakukan agar pengelolaan informasi desa bisa berjalan secara optimal.
“Kesepakatan ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan transparansi di tingkat desa. Kami akan memastikan setiap desa memiliki tenaga PPID yang mampu menjawab kebutuhan informasi publik,” katanya
Selain itu, Basukik juga mendorong agar informasi publik desa bisa diakses secara daring melalui situs resmi pemerintah desa. Dengan demikian, warga tidak perlu lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang mereka butuhkan, termasuk dokumen APBDes dan laporan realisasi anggaran.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Muspika Bangsalsari juga berencana melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja PPID di setiap desa. Evaluasi ini akan melibatkan multipihak agar pengelolaan informasi benar-benar berjalan sesuai aturan.
“Jika ada kendala, kami akan mencari solusi bersama. Karena transparansi bukan hanya kewajiban pemerintah desa, tetapi juga hak masyarakat,” Tandasnya
Dengan adanya komitmen ini, diharapkan ke depan warga dapat lebih mudah mengakses informasi publik yang mereka butuhkan tanpa harus melalui jalur sengketa. Optimalisasi PPID Desa menjadi solusi bagi keterbukaan informasi di tingkat desa, sekaligus meminimalisasi potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah desa.
Pewarta : Zainal.A
Editor : Wahyudiono
