JEMBER, Pelitaonline.ID – Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Rabu (26/11/2025) pagi.
Dalam aksi tersebut, AMJB mendesak Bupati dan Wakil Bupati Jember segera mengakhiri konflik internal yang sejak berbulan-bulan dinilai menghambat pelayanan publik serta menurunkan kinerja pemerintahan.
Gerakan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara DPRD Jember dan AMJB pada 21 Oktober 2025, yang memuat komitmen untuk mendorong rekonsiliasi antara Bupati dan Wakil Bupati.
Namun, hingga penghujung November, AMJB menilai tidak ada tanda-tanda perbaikan. Sebaliknya, ketegangan justru disebut semakin meningkat dan memengaruhi sinkronisasi kebijakan daerah.
“Kondisi ini sangat merugikan rakyat Jember,” tegas Baginda Bagus Hermanto, salah satu koordinator lapangan aksi.
Baginda menilai disharmoni di tubuh eksekutif bukan lagi sekadar persoalan personal, melainkan telah berdampak langsung pada stabilitas kebijakan publik. Karena itu, AMJB menuntut rekonsiliasi dilakukan secara terbuka dan memiliki legitimasi.
“Dengan aksi hari ini, kami berharap Bupati dan Wakil Bupati bisa rukun dan harmonis sehingga dapat membangun Jember dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekonsiliasi tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara terbuka di hadapan Forkopimda dan masyarakat sebagai jaminan keberlanjutan.
“Masyarakat membutuhkan komitmen nyata, bukan sekadar pernyataan tanpa bukti. Kalau hanya secara lisan, kami kurang yakin. Tidak ada jaminan keakuran itu benar-benar serius,” katanya.
Pria berambut panjang itu menegaskan apabila Bupati dan Wakil Bupati tidak segera akur, AMJB tidak akan berhenti bergerak. Mereka berkomitmen terus mengawal penyelesaian konflik hingga benar-benar tuntas.
“Sampai kapan pun kami akan terus mengawal, agar Bupati dan Wabup akur,” ujarnya.
Sementara itu, saat massa aksi mencoba menemui Bupati Jember Muhammad Fawait di ruang kerjanya, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Ketidakhadiran Bupati sempat memicu ketegangan kecil antara massa dan petugas ketika mereka meminta penjelasan terkait keberadaan Bupati.
Menanggapi aksi tersebut Wakil Bupati Jember DJoko Susanto menyatakan bahwa persoalan yang terjadi bukan soal ketidak akuran atau disharmoni personal antara dirinya dan Bupati.
“Tetapi akar persoalan jauh lebih substantif yakni menyangkut moralitas dan arogansi kekuasaan,” tegasnya.
Djoko menjelaskan bahwa selama menjabat, dirinya mengalami hambatan dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan. Ia mengaku tidak difasilitasi, tidak dilibatkan dalam berbagai urusan pemerintahan.
Bahkan, kewenangan atribusi sebagai Wakil Bupati tidak dapat dijalankan secara leluasa. Seperti, hak protokoler dan hak keuangan sebagaimana diatur undang-undang juga tidak dipenuhi,” tegasnya.
Ia menilai sikap tersebut bukan hanya menunjukkan kurangnya komunikasi, tetapi juga menghambat dirinya dalam menjalankan tugas pemerintahan. “Minta penjelasan saja tidak diindahkan. Bagaimana saya bisa bekerja ?” katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan soal selera pribadi atau ketidakcocokan personal, tetapi murni terkait ketentuan dan fungsi pemerintahan yang semestinya berjalan sesuai aturan.
“Ini perlu dipahami masyarakat. Bukan masalah harmoni atau tidak harmoni, tapi saya tidak dilibatkan dalam hal apa pun. Akses saya untuk menjalankan tugas justru ditutup,” pungkasnya.
Pewarta : Umam
Editor : Wahyudiono
