JAKARTA, Pelitaonline.ID – Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Megawati mempertanyakan keputusan membawa perkara tersebut ke ranah peradilan militer.
Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri sidang senat pengukuhan profesor emeritus Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Sabtu (2/5/2026).
“Saya mempertanyakan, apakah perkara seperti ini seharusnya diperiksa di pengadilan militer atau pengadilan sipil,” kata Megawati.
Megawati menilai ada kejanggalan dalam penentuan forum peradilan. Sebab, korban merupakan warga sipil yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan umum.
Menurutnya, korban berhak mendapatkan kejelasan proses hukum, termasuk soal lembaga yang berwenang menangani perkara tersebut. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam sistem peradilan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ujarnya.
Megawati mengingatkan, praktik hukum yang tidak konsisten dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas dan jelas.
“Hukum harus ditegakkan secara jelas dan tegas. Jika salah, katakan salah. Jika benar, katakan benar,” tegasnya.
Sebagai informasi, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus mulai disidangkan di pengadilan militer sejak Rabu (29/4/2026). Dalam perkara ini, empat tersangka yang merupakan anggota TNI telah diajukan ke persidangan. (*)
