Oleh: Izzul Ashlah, M.Akun.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Jember)
JEMBER, Pelitaonline.ID – Rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp786,57 miliar yang tengah dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memunculkan beragam pandangan. Perbedaan sikap terhadap kebijakan tersebut merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pinjaman daerah pada prinsipnya merupakan instrumen pembiayaan yang diperbolehkan dalam sistem keuangan daerah. Namun, penggunaannya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah agar tidak mengganggu keberlanjutan fiskal pemerintah daerah.
Regulasi tersebut menetapkan sedikitnya tiga indikator utama dalam menilai kelayakan pinjaman.
